SERI DISKUSI AJI-ALIANSI NASIONAL RKUHP Di BATAM#3

Dalam bekerja pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun ketika persoalan ini terjadi bukan berarti pers bisa bebas lepas dari pertanggungan jawabnya atas kekeliruan yang dilakukannya. Karena pers diwajibkan menyelesaikan persoalan ini sesuai ketentuan yang diperuntukkan kepada pers. Ketika persoalan terjadi akibat karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers, masyarakat berhak menuntut pers untuk mempertanggungjawabkannya. Dan persoalan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik, berupa Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers.
Berikut adalah tatacara penyelesaian persoalan melalui mekanisme pers :

1.Seseorang atau sekelompok orang langsung meminta hak jawab dan hak koreksi kepada redaksi sebuah perusahaan pers, dengan memberikan data dan fakta sebagai bukti sanggahan dan bantahan bahwa berita yang disampaikan perusahaan tersebut tidak benar. Dan redaksi wajib melayani permintaan ini dengan segera meralat pemberitaan yang keliru disertai permintaan maaf dan klarifikasi. Ralat harus ditempatkan pada halaman yang sama dimana informasi yang salah itu dimuat.

2.Seseorang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers, dapat mengadukan persoalannya kepada dewan pers. Yang mana dewan pers, sebagai lembaga mediator persoalan pers akan memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian. Dewan pers dalam menyelesaikan persoalan ini meminta perusahaan pers memenuhi hak jawab dan hak koreksi atas kerugian yang diakibatkan pemberitaan.

3.Beberapa media juga menggunakan lembaga mediator sendiri untuk persoalan yang diakibatkan karya jurnalistik, yakni ombusdman. Ombusdman yang akan membantu penyelesaian persoalan akibat pemberitaan dengan muaranya adalah dikeluarkan hak jawab dan hak koreksi oleh media yang dituduh bersalah.

4.Persoalan pers juga bisa diadukan kepada pengadilan, karena hak setiap warga negara mencari keadilan termasuk melalui pengadilan. Dan pengadilan dalam menyelesaikan persoalan ini menggunakan UU Pers sebagai dasar hukum.

5.Hak jawab dan hak koreksi dikeluarkan setelah melalui dialog dan kesepemahaman tentang isi atau materi yang akan disampaikan antara pers media dengan orang atau sekelompok orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan.

6.Jika sengketa terjadi dan pers tidak mau melaksanakan hak jawab dan hak koreksi, masyarakat yang dirugikan bisa menggugat secara perdata dengan UU Pers. Sehingga dakwaan yang digunakan adalah pasal-pasal yang terdapat dalam pasal-pasal UU Pers…
selanjutnya silakan klik Penyelesaian Persoalan Pers Melalui Mekanisme Pers

bahan – bahan diskusi lainnya, dapat diklik berikut ini:

Pertanggungjawaban Hukum Pers Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Pers

Kriminalisasi Demokrasi Dalam RUU KUHP

Pentingnya Dekriminalisasi Pers Dalam RUU KUHP

Catatan- Catatan Penting Diskusi

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s