Pasal-Pasal Lese Majeste dan Haatzaai Artikelen sebaiknya dihapus dalam RUU KUHP

Pada hari Selasa, 5 Desember 2006, Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan bahwa Pasal 134, 136 bis, dan 137 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, atas permohonan permohonan para pemohon, Eggi Sudjana dan Pandopotan Lubis.

Kami dari ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP, menyambut baik atas putusan dari Mahkamah konstitusi tersebut. Kami berpendapat bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dalam praktiknya selama ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden. Ketiga pasal itu berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap, apalagi ketiga pasal itu selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum demonstrasi dan unjuk rasa di lapangan.

Kami melihat bahwa aturan-aturan tertulis yang membatasi kebebasan berpendapat masih tecantum secara luas pada undang-undang, dan berlangsung terus dalam rangka memudahkan penguasa-penguasa mencapai target pribadinya secara sewenang-wenang. Aturan hukum tersebut, pada wujud dan dalam praktiknya, melanggar hak asasi untuk kebebasan berpendapat. Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang secara luas dianggap sebagai cerminan hukum kebiasaan internasional mengenai HAM, menyatakan: �Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi.� Pasal 28 UUD 1945 mengacu pada kebebasan berpendapat, namun peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan di bawahnya justru mengekang dan melarang hak dasar ini.

Kami beranggapan bahwa sebagai sisa-sisa peninggalan pemerintah kolonial Belanda, pasal-pasal ini sering dipakai oleh Pemerintah untuk melarang kebebasan berpendapat. Lawan-lawan politik, para kritikus, pro-demokrasi, mahasiswa dan pembela HAM dijadikan sasaran dan dibungkam. Pasal-pasal ini tidak saja tunduk terhadap interprestasi yang terlalu melebar, namun banyak esensinya yang membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat.

Pasal 134, 136 bis dan 137 (pasal-pasal lese majeste) KUHP secara substansi rumusan tindak pidananya sangat multi-interpretatif dan masih tergantung kepada tafsir. Konsekuensinya adalah, masih terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh kepolisian dan jaksa penuntut, untuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa yang berlaku. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam monitoring terhadap RUU KUHP, kami masih melihat bahwa pasal-pasal yang dicabut oleh Mahkamah Konstitusi tersebut masih ada dalam draft RUU KUHP, yakni Pasal 264, 265 dan 266. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada Pemerintah Indonesia dan DPR untuk tidak memuat lagi pasal-pasal mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden serta pasal-pasal mengenai �penyebaran kebencian� dalam draft RUU KUHP yang saat ini sedang disiapkan oleh Pemerintah.

Salam hormat,

Abdul Haris Semendawai
a/n ALIANSI NASIONAL REFORMASI KUHP

About these ads

Tinggalkan komentar

Filed under Tak Berkategori

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s